Jakarta, Nusantaratalk.Id - Sejumlah perwakilan Masyarakat Desa Pintubosi, didampingi oleh LBH SERINDO, telah menyampaikan pengaduan resmi kepada Presiden Joko Widodo melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Pengaduan tersebut disampaikan secara langsung kepada KSP pada hari Rabu, 13 September 2023.
Ricardo F. Pangaribuan, perwakilan dari LBH SERINDO, mengonfirmasi adanya surat pengaduan tersebut. "Kami melaksanakan tindakan ini atas permintaan warga yang kami wakili. Masyarakat telah merasa frustrasi dengan perilaku aparat desa yang dianggap tidak transparan dalam menjalankan pemerintahan desa, serta laporan yang tidak jelas terkait pengelolaan dana yang diserahkan oleh Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)," kata Ricardo.
Sementara itu, Tua Pangaribuan, salah satu perwakilan dari Desa Pintubosi yang hadir selama penyampaian pengaduan, mengonfirmasi pernyataan yang sama. "Kami sebagai warga Pintubosi telah berulang kali meminta laporan pengelolaan dana BUMDES, namun tidak pernah mendapatkannya. Bahkan, laporan dari BUMDES sendiri juga tidak kunjung tersedia. Ini membuat kami curiga terhadap ketidaktransparanan pengelolaan dana desa," ujar Tua, yang sehari-hari bekerja sebagai peternak.
Selain itu, dalam pengaduan mereka, masyarakat Desa Pintubosi juga menyoroti kelambatan inspektorat dalam melakukan pemeriksaan laporan desa. Pemeriksaan yang lambat ini telah menjadi perhatian utama, karena hal tersebut telah berkontribusi pada ketidakjelasan terkait pengelolaan dana desa.
Tua Pangaribuan juga berharap agar Kepala Staf Kepresidenan, Bapak
Moeldoko, dapat merespons dan menyediakan waktu untuk bertemu dengan mereka.
"Kami berharap agar kasus seperti ini tidak terulang lagi, dan pengelolaan
pemerintahan desa serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat menjadi lebih
transparan. Semua ini demi mewujudkan visi 'Indonesia Maju' yang kita
cita-citakan," tambahnya. (Red)